Orang termiskin yang aku ketahui adalah orang yang tidak mempunyai apa-apa kecuali uang - John D.Rockefeller

English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

Curhatan Rakyat Ngayogyakarta Hadiningrat


Ini adalah curhatan teman saya tentang rumah kami, Jogjakarta...

INI RUMAH KAMI
by : Indiah Wahyu Andari

Saya kehabisan kata-kata untuk menjawab pertanyaan teman lama saya Mas Widiyanto tadi pagi : hmm... kenapa kamu mendukung penetapan Ndar?

Walah, ya sebenarnya ada banyak hal di hati dan pikiran saya, yang kalau diocehkan akan menjadi panjang lebar. Tapi saya jawab secara sederhana sajalah : saya mencintai Keraton, karena itu adalah simbol kultural saya—atau kami, warga Jogjakarta. Saya membela kekuasaan formal melekat pada Sri Sultan, karena itu menjadi bagian dari harga diri dan martabat kami sebagai orang Jogja.

Jaman memang sudah berubah. Raja kami ini—Sri Sultan Hamengkubuwono X, mengalami yang namanya jaman edan. Kondisi kacau luar biasa. Maka kami maklum saja jika ada satu dua tindakannya yang mungkin lebih bersifat kompromi pada keadaan. Kami tahu, Ngerso Dalem memiliki banyak kekurangan. Tapi itu tidak mengurangi kecintaan kami Orang Jogja kepada beliau. Sederhanya, kalau orang tua kita jelek, apakah lantas itu menjadikan alasan bagi kita untuk meninggalkan mereka? Kan tidak. Baik-buruk ya tetap orang tua kita. Sudahlah untuk soal itu, biar menjadi urusan rumah tangga kami orang Jogja. Orang lain tidak perlu ikut campurlah.

Saya ini orang Jawa, tahunya manusia itu punya sisi rumongso—tahu diri. Indonesia itu apa ya tidak punya rasa rumongso, dulu kelahirannya dibantu penuh oleh Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat dengan penuh pengorbanan baik itu jiwa, materi, dan moril sebagai negara merdeka yang berdulat. RRI Jogjakarta—atau dulu bernama radio Jogja—adalah radio yang pertama kali menyiarkan kabar proklamasi ke seluruh penjuru dunia. Lewat kabar udara dari sebuah negara berdulat tersebut, mata dunia terbuka.

Tidak cukup itu. Raja kami, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, menurunkan egonya dari bangsa yang merdeka berdaulat, menjadi bangsa yang berada di bawah kekuasaan republik. Apa ya Indonesia tidak ngrumangsani, Raja kami hanya mengeluarkan maklumat—bukan sabda—yang menjadi dasar integrasi tersebut. Artinya, kami rakyat nagari Ngayogyakarta Hadiningrat pada waktu itu masih memiliki keleluasaan untuk tidak mengindahkan maklumat ini, jika tidak setuju. Tapi rakyat Jogja, dengan kesetiaan penuh pada Keraton secara total mematuhi isi maklumat.

Sejak saat itu rakyat Jogja merasa menjadi bagian dari rakyat Indonesia. Indonesia juga apa tidak ngrumangsani, dengan berintegrasinya Keraton Jogjakarta ke dalam tubuh republik, itu menjadi kiblat dan starting point bagi kerajaan-kerajaan lain di seluruh nusantara yang tadinya masih enggan menggabungkan diri.

Dukungan itu bahkan dalam bentuk mempersilahkan Jogjakarta menjadi ibukota republik tahun 1946. Semua proses pemindahan hingga menetap di Jogja, bahkan seluruh gaji Presiden dan para pejabat negara didanai oleh keraton. Sri Sultan HB IX tidak bersedia menyebutkan berapa total nominal pembiayaan tersebut. Yah, tentu saja. Apa ya kalau kita menolong orang harus mengumumkan berapa rupiah yang kita keluarkan untuk membantunya? Namun konon jumlah keseluruhannya mencapai angka 5 juta golden pada waktu itu. Berapa nilainya sekarang?

Tentunya perpindahan itu juga tanpa resiko. Jogja, menjadi berpotensi memperoleh serangan dari Belanda sewaktu-waktu. Dan terbukti, Belanda kembali menyerang Jogjakarta, hingga terjadi pertempuran pada 1 Maret 1949 yang dikenal sebagai peristiwa Enam Jam di Jogja. Jangan dikira rakyat Jogja tidak berkorban sama sekali. Pertempuran tersebut adalah bukti nyata kesetiaan dan pengorbanan warga Yogya untuk menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia masih ada! Tidak usah jauh-jauh. Kakek saya almarhum pun mengalami luka tembak pada lengan bawahnya yang menyebabkan lengannya berlubang seumur hidup.

TITIK BALIK

Baiklah, jika itu semua tidak berarti. Lupakanlah. Anggap saja semua itu pengorbanan yang memang seharusnya dilakukan oleh daerah di republik ini guna memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan. Jadi pertanyaan saya, kenapa Jogjakarta yang sudah ratusan tahun adhem ayem di bawah Keraton, harus diobok-obok dengan polemik RUUK ini? Bukankah sama sekali tidak ada alasan ancaman keamanan berarti bagi Indonesia di propinsi ini?

Maka semalam, saya trenyuh mendengar ceritanya. Sebenarnya tidak mengejutkan jika motif ekonomi ternyata kuat mempengaruhi polemik ini. Namun saya lupa, Jogjakarta baru saja dibukakan matanya oleh Gusti Allah, bahwa dia memiliki kekayaan alam yang berlimpah ruah. Saya ambil dua contoh mencolok. Pasir Merapi dan Pasir besi Kulonprogo. Lha wong cuma pasir lho ya, pasir! Itu sudah membuat orang-orang sok bicara sistem pemerintahanlah, konstitusi, monarki, sejarah, ah, omong kosong!

Sebagai gambaran, pasir Merapi butuh waktu 80 tahun untuk menghabiskannya secara manual. Pasir Merapi memiliki kualitas pasir terbaik di dunia. Sedangkan pasir besi Kulonprogo, hanya ada dua di dunia ini yang memiliki potensi sebesar itu : New Zealand dan Kulonprogo. Dan hanya ada satu tempat pengolahan, yaitu New Zealand. Di Kulonprogo rencananya akan segera dibangun tempat pengolahannya juga. Tentu Saja New Zealand kalang kabut kalau itu terealisasi.

Jadi semua ulasan historis-kultural itu menjadi penghias saja. Isu monarkhi-konstitusi juga dibuat-buat saja. Secara pribadi, jujur saya lebih senang jika uang itu mengalir ke Keraton. Sri Sultan HB X pernah membuka dalam suatu wawancara di televisi. Propinsi DIY ini, dari pemerintah pusat hanya memperoleh dana 80 juta rupiah per tahun. Bayangkan! Itu pun Keraton masih harus menyelenggarakan grebeng, sekaten, labuhan, dan acara-acara budaya lainnya. Tentunya dana tersebut hanya cukup untuk biaya rumah tangga Keraton saja. Dan tidak ada bantahan dari pusat tentang jumlah dana tersebut.

Saya jadi maklum jika Keraton musti merintis bisnis dimana-mana. Lagipula sekaya-kayanya orang Jogja asli, gaya hidupnya ya tetap sederhana. Saya orang Jogja, jadi maklum sekali. Kearifan budaya Jawa mendidik masyarakatnya untuk tidak mementingkan diri sendiri dan saling peduli satu sama lain. Anda kira siapa yang menghaluskan jalan-jalan kampung di dusun saya? Kami sendiri, masyarakat swadaya, dengan bantuan pemda. Siapa yang memberi nasi bungkus tiap hari pada para pengungsi Merapi? Sahabat saya yang tidak mengungsi mendapat instruksi Pak Dukuhnya untuk membuat tiga nasi bungkus setiap hari, dan itu terjadi di seluruh penjuru Jogjakarta. Anda kira siapa yang menyediakan rumah bagi keluarga saya untuk mengungsi? Sebuah keluarga kenalan Paman saya. Hanya kenalan! Dan setelah itu kamu menjadi saudara.

Itu baru rakyatnya. Kami hanyalah meneladani para pemimpin kami di Keraton. Bayangkan, berapa biaya yang harus dikeluarkan Keraton untuk ngemong masyarakat Jogja yang 2 juta orang itu? Menjaga kondisi budayanya agar tetap terpeliara.

Dua puluh ribu orang turun ke jalan tanpa ada kerusakan sama sekali. Para mahasiswa dari berbagai suku bangsa di seluruh penjuru Indonesia tinggal di satu atap kos tanpa ada keributan berarti. Para pengendara dengan plat nomer dari berbagai daerah berjubel di jalanan sempit Jogja tanpa ada kericuhan lalu lintas. Di sini Gereja-Masjid-Klentheng dibangun berdekatan. NU-Muhammadiyah hidup rukun berdampingan. Jangan dikira semua itu terjadi begitu saja. Itu terjaga berkat kondisi kultural masyarakat Jogja yang juga dijaga oleh eksistensi Keraton. Kami masyarakat simbolik, tak rela jika simbol pengayom kami diinjak-injak. Apa ya pantes seorang Raja mengajukan curiculum vitae untuk menjadi pemimpin di tanahnya sendiri? Bukankah itu penghinaan terhadap martabat dan harga diri rakyatnya?

Menurut Simbah kakung saya, Raja itu berbeda dengan gubernur atau presiden. Kalau gubernur atau presiden, itu tidak beda dengan saya, anda, ya hanya orang biasa. Dia bertanggung jawab pada orang-orang yang milih dia saja. Artinya, secara moral, dia tidak memiliki sistem di dalam dirinya untuk bertindak dengan mekanisme moral tertentu. Kalau para pemilihnya tidak tahu dia korupsi, ya terabas saja. Berbeda halnya dengan raja, raja memiliki kedaulatan dari Tuhan—sebutlah itu takdir. Ibaratnya merupakan perwakilan para dewa di dunia manusia. Maka dia bertanggung jawab, adalah pada yang memberi kedaulatan tersebut. Ibaratnya, tanpa diawasipun, seorang raja seharusnya dengan sendirinya tidak melakukan korupsi.

Namun selebihnya saya bersyukur, polemik ini terjadi. Raja kami memang harus melampaui ujian kepemimpinan semacam ini. Beliau Raja Jawa, tentunya lebih tahu apa itu 'rumongso' dibanding kami rakyatnya. Dan kami rakyat yang mencintainya juga diuji kecintaannya, pada jati diri, harkat, dan martabat sebagai bangsa dan manusia. Semoga setelah ini hubungan rakyat Jogja- Keraton-alam Jogja menjadi lebih baik.

Tapi yah, itu kan pendapat saya saja. Tidak bisa dibilang mewakili seluruh Rakyat Jogja. Wong yang dua puluh ribu saja tidak bisa dianggap mewakili dua juta orang, apalagi yang cuma satu. Itu menurut mendagri lho. Jangankan yang massa bebas. Yang 45 wakil formal anggota DPRD DIY saja tidak dianggap. Kata Cak Nun sih, kalau begitu logikanya yang 629 orang wakil rakyat di senayan ya tidak bisa dianggap mewakili 250 juta rakyat Indonesia dong. Apalagi yang cuma 11 orang di Gelora Bung Karno. :)

sumber

Semoga ini dapat menjadikan kita semua orang yg rumongso atas apa pun..
Buat Ndari, terimakasih sudah memberikan satu perenungan untuk kita semua...

+ Add Your Comment

Tinggalkan komentar,kritik dan saran untuk membangun site ini menjadi lebih baik.
[No]Sara! [No]Porn! [No]Bad Words!
PS-Crew akan memantau dan menghapus commet yang tidak layak [Thanks!]

Profil

My Photo
Putra
Ya inilah saya.. masih belajar tentang blog dan posting, jadi kalau ada yang kurang dalam blog saya mohon untuk dikasih masukan.. Jadi saya harap kepada teman semua jangan sungkan-sungkan untuk memberikan komentar di setiap postingan saya ya.. Terimakasih
View my complete profile